Sebanyak 140 orang warga Kota Mojokerto mendapat bantuan dana rehabilitasi rumah tinggal layak huni dari program Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BRS) 2021.
Setiap penerima program BRS yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 ini mendapatkan uang tunai sebesar Rp 20 juta yang dimanfaatkan untuk belanja material Rp 17,5 juta dan biaya tukang Rp 2,5 juta. Dana langsung ditransfer ke rekening penerima tanpa dipotong biaya sepeser pun.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyerahkan secara simbolis buku tabungan kepada 30 orang penerima program BRS di aula kantor Kecamatan Magersari, Sabtu (28/8/2021).
“Program BRS tahun ini diberikan kepada 140 orang penerima manfaat. 95 penerima berada di Kecamatan Prajurit Kulon, 9 penerima di Kecamatan Kranggan dan 36 penerima di Kecamatan Magersari," ujar Wali Kota Ika Puspitasari.
Menurut Ning Ita, sapaan Wali Kota Ika Puspitasari, dibanding dua tahun terakhir, angka penerima program BRS 2021 lebih sedikit.
"Tahun 2019 kemarin ada 200 Keluarga Berpenghasilan Rendah (KBR) yang menerima bantuan, tahun 2020 turun menjadi 150 orang dan tahun ini turun lagi menjadi 140 orang penerima manfaat," jelasnya.
Ning Ita menyebut, di tahun 2015 Kota Mojokerto sudah dinyatakan bebas dari plotting lingkungan kumuh melalui program Kotaku yakni Kota Bebas Kumuh.
"Karena pandemi memukul perekonomian warga, jadi yang kemarin sudah dinyatakan mampu, sekarang bisa berubah menjadi kurang mampu. Untuk itu diperlukan survei terbaru yang bisa menentukan kondisi riil Kota Mojokerto saat ini," tegasnya.
Ia mengatakan Kota Mojokerto memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Ibu Kota DKI Jakarta. Pasalnya, luas Kota Mojokerto yang hanya 20,21 kilometer persegi memiliki jumlah penduduk sebesar 140 ribu jiwa.
"Tingkat kepadatan kita sebesar 7 ribu per kilometer persegi sedangkan DKI Jakarta hanya 6,8 per kilometer persegi. Ini artinya, persoalan lingkungan kumuh dan tidak sehat juga mengintai kota kita sehingga perlu ada solusi cepat untuk penanganannya," ungkapnya.
Ia memastikan berbagai program untuk peningkatan kelayakan hunian warga ini akan terus digencarkan di tahun-tahun berikutnya. Sehingga Kota Mojokerto bisa terbebas dari lingkungan kumuh dan pola hidup tidak sehat.
"Tahun 2022 dan 2023 akan tetap kita anggarkan untuk bedah rumah. Karena saya ingin rumah yang belum layak, tak sehat dan tak memenuhi standar kelayakan bisa berubah menjadi sehat dan layak," jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Mashudi mengatakan tahun ini Kota Mojokerto menerima DAU Bantuan Rumah Swadaya (BRS) sebanyak 50 unit dan DAK sebesar 90 unit.
"Masing-masing unit mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Itu untuk biaya beli material sebesar Rp 17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp 2,5 juta,". jelasnya.
Ia menjelaskan, saat ini program tersebut baru masih tahap penyerahan buku tabungan. Setelahnya, akan dilaksanakan program tersebut dimasing-masing kelurahan dengan dilakukan pendampingan secara penuh dari tenaga fasilitator lapangan (TFL).
“Penerima bantuan tidak perlu khawatir dalam mempergunakan dana ini, karena ada pendampingan dari petugas kita, dengan harapan bedah rumah dapat terseleseiakan tepat waktu dan dengan biaya yang sesuai,” tukasnya. (one/hms/adv)
Social