Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak insan pers untuk menyajikan informasi terkait pandemi Covid-19 dengan selalu memperhatikan berbagai aspek sekaligus memberikan ketenangan masyarakat. Pasalnya, ditengah terjadinya peningkatan kasus eksponensial Covid-19, merebak kabar-kabar hoax yang berujung pada keengganan menaati ajuran pemerintah soal prokes, juga ketakutan menjalani vaksinasi.
Ajakan orang nomor wahid di Kota Mojokerto itu dicetuskan saat acara 'Silaturahmi Forkompimda bersama Wartawan' di Pendopo Rumah Rakyat jalan Hayamwuruk 50, Rabu (10/8/2021) malam.
"Mari kita berita optimisme, semangat baik tentang hidup dan kesembuhan dalam menghadapi pandemi covid-19," cetusnya.
Ia menyebut, peran media sangat berpengaruh besar dalam membangkitkan optimisme masyarakat di masa-masa sulit. Salah satunya dengan membagikan berita-berita yang postif serta penuh semangat.
"Pesan-pesan positif yang penuh harapan ini sangat mampu meningkatkan imun tubuh untuk mencegah tertularnya virus corona," tegasnya.
Tak hanya itu, Ning Ita juga mengakui peran serta media untuk mengedukasi masyarakat dalam menangkal berita hoax. Salah satunya saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Mojokerto.
"Waktu itu masyarakat Kota Mojokerto banyak termakan kabar hoax soal vaksin covid-19 sehingga banyak yang tak mendukung atau bahkan menolak di vaksin. Tapi berkat peran media, akhirnya masyarkat tersadarkan dan mau di vaksin, sehingga lantas membuat capaian vaksinasi kita terbaik dan tertinggi di Jawa Timur," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Ning Ita, capaian vaksinasi yang luar biasa ini tak serta merta membuat Kota Mojokerto teebebas dari pemberlakuan PPKM Level 4. Karena program vaksinasi tak masuk dalam 6 indikator yang menjadi penentu diperpanjang tidaknya PPKM Level 4.
"Meski kita sudah mencapai herd immunity dengan capaian vaksinasi 95.38 persen namun lagi-lagi ini tak jadi indikator penentuan PPKM level 4. Sehingga kami hanya bisa pasrah dan berharap peran media untuk bisa mengajak masyarakat lebih sabar mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Ning ita, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar pemerintah bisa mencabut PPKM level 4 di Kota Mojokerto. Sembari mengupayakan agar bantuan sosial PPKM dab Banpres tunai BPUM lebih diperluas sasarannya sehingga dapat sedikit meringankan beban masyarakat.
"Kita menyadari jika bantuan ini tak serta merta menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena kebutuhan mereka tak hanya untuk makan saja tapi banyak hal, sehingga yang masyarakat perlukan saat ini adalah bagaimana agar mereka bisa bebas bekerja, berdagang dan berkarya untuk pemulihan ekonomi keluarga," ur
ainya.
Disinilah kata Ning Ita, peran media lagi-lagi sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam menenangkan msyarakat untuk bisa menerima ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
"Aturan ini baku dan berlaku di seluruh wilayah khususnya Jawa dan Bali. Kita tidak bisa menghindar dan bahkan terus di evaluasi per minggunya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah berupaya agar PPKM tak diperpanjang dengan peran serta dan kesadaran masyarakat melaksanakan aturan yang diberlakukan," pungkasnya. (one/adv)
Social