Mojokerto-(satujurnal.com)
Enam fraksi di tubuh DPRD Kota Mojokerto memberi catatan besar yang harus diperbaiki Pemkot Mojokerto selama masa pandemi terlebih saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dari persoalan pendidikan terkait pembelajaran jarak jauh, jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, rencana pinjaman PEN Daerah, hingga upaya-upaya yang selaiknya dilakukan untuk membantu pelaku UMKM yang diharapkan sebagai roda pendorong pemulihan ekonomi namun justru paling terdampak sangat serius.
Ery Purwanti, juru bicara F-PDI Perjuangan |
Catatan besar itu termaktub dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Senin (10/8/2021).
Fraksi Partai Demokrat misalnya, melalui juru bicaranya Nuryono Sugiraharjo menilai perlunya menjaga anak didik tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. “Sistem daring dalam proses belajar mengajar telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi anak didik dan orang tuanya,” ingatnya.
Sedangkan di bidang perdagangan, fraksi partai berlambang mercy ini mempertanyakan langkah konkrit pembinaan PKL dan asangon. “Perlu ada perhatian lebih kepada pedagang kaki lima dan asongan di masa pandemi seperti saat ini. karena merekalah yang paling berat merasakan dampak pandemi covid-19,” tandas Nuryono.
Fraksi ini juga mempertanyakan rencana pinjaman PEN Daerah. Karena meski sampai saat ini belum ada kepastian tersedianya dana karena belum ditandatanganinya perjanjian pinjaman, namun sudah dianggarkan dalam rancangan P-APBD 2021 baik dalam belanja maupun dalam penerimaan pembiayaan.
Sementara Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, fraksi gabungan enam anggota Dewan dari Partai Gerindra, PKS dan PPP melalui juru bicaranya, Mochammad Harun mengingatkan perlunya strategi dan kebijakan yang tepat untuk menangani dampak pandemi Covid-19 ditengah pemberlakukan PPKM. “Strategi dan kebijakan apa saja yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Mojokerto, terutama berkaitan dengan strategi anggaran, untuk menangani dampak pandemi yang berkepanjangan ini, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang ekonomi,” telisiknya.
Fraksi PDI Perjuangan secara tandas meminta Pemkot Mojokerto membantu warga masyarakat tanpa harus menunggu bantuan pemerintah pusat semata. “Jika pemerintah pusat belum memberikan bantuan, maka pemerintah daerah lah yang harus memberikan bantuan. Karena pemerintah daerah fungsinya saling melengkapi dengan pemerintah pusat,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ery Purwanti.
Fraksi partai besutan Megawati Soekarno Putri ini pun menyodorkan beberapa usulan menyangkut bantuan uang tunai untuk setiap keluarga terdampak, sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Kemudian bantuan ganti untung kepada PKL sebesar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta ,khususnya kepada PKL yang berjualan pada malam hari, karena merekalah yang paling merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM level 4. Lali bantuan sembako dan paket imunitas seperti vitamin dan probiotik kepada setiap keluarga tanpa kecuali. Juga pemberian insentif tambahan untuk tenaga kesehatan.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Jaya Agus Purwanto mempertanyakan pengurangan anggaran bantuan sosial dari sebelum perubahan dianggarkan Rp 31,95 miliar, merosot menjadi Rp 13,29 miliar.
“Mengapa anggaran untuk bantuan sosial malah berkurang, mengingat di saat Pandemi seperti sekarang banyak masyarakat yang terkena dampak PPKM. Di samping itu banyak data di lapangan yang tidak sesuai untuk data penerima dana bantuan sosial dan yang lainnya,” telisik Jaya Agus.
Fraksi ini juga mempertanyakan kenaikan pada belanja modal peralatan mesin, penambahan belanja pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta kenaikan anggaran di beberapa bidang lainnya.
Berbeda dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam penyampaian pandangan umumnya tidak mengulas dan mempertajam angka per angka namun hanya menekankan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Mojokerto dalam upaya pelaksanaan APBD 2021.
“Terdapat beberapa hal yang harus dimaksimalkan menyangkut jaring pengaman sosial, kesehatan dan perekonomian,” kata juru bicara F-PKB, Wahyu Nur Hidayat. (one)
Social