Mojokerto-(satujurnal.com)
Komisi III DPRD Kota Mojokerto melakukan kunjungan kerja ke DPRD Bangkalan, Madura, untuk studi referensi persiapan pembalajaran tatap muka (PTM), Senin 6 September 2021.
“Rencana untuk melaksanakan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat pandemi COVID-19 yang sempat terhenti mulai dijalankan kembali, seiring menurunnya kasus COVID-19 di Kota Mojokerto. Komisi III sebagai mitra stake holder di bidang pendidikan berkepentingan untuk mengetahui persiapan daerah-daerah lain mempersiapkan PTM sebagai perbandingan pelaksanaan PTM di Kota Mojokerto yang sudah di depan mata,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Agus Wahjudi Utomo, Selasa (7/9/2021).
Menurut Agus, sapaan karib politisi Partai Golkar tersebut, meski pada pembelajaran tahun ajaran baru 2021/2022, sistem lebih dinamis dengan mengacu pada Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemic COVID-19, namun sejauh mana pengaturan semua kegiatan sekolah tatap muka itu agar berjalan lancar. Karena dalam PTM ada syarat dan kriteria yang harus diikuti sesuai aturan pemerintah. Baik untuk pemerintah daerah, instansi sekolah, tenaga pendidik, dan murid.
“PPKM untuk wilayah level 1-3 telah memberikan pelonggaran bagi sektor Pendidikan untuk melakukan PTM terbatas dengan izin dari Pemda setempat. Bagaimana daerah lain, dalam hal ini Kabupaten Bangkalan mempersiapkan PTM yang sudah bisa dilakukan secara terbatas. Ini yang kita komparasi dengan PTM di Kota Mojokerto,” imbuh Agus.
Dari studi referensi menyangkut persiapan PTM, kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mojokerto tersebut, yang perlu digarisbawahi bahwa Dinas P dan K mesti mengkaji dengan komprehensif sebelum PTM dilaksanakan.
“Karena meskipun dikatakan semua sekolah secara infrastruktur dan kelengkapan pendukung telah siap menggelar PTM. Namun, tetap saja potensi penularan Covid-19 masih ada,” ingatnya.
Ia pun menekankan agar sekolah yang menggelar PTM melakukan evaluasi berkala agar diketahui kekurangan dalam pelaksanaan PTM.
“Dengan melakukan evaluasi PTM, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan PTM bisa dilakukan perbaikan,” imbuhnya.
Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan baik guna meminimalkan potensi penularan corona. Selain itu, pihak sekolah juga diminta untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung ketika PTM digelar.
“Terpenting, standar prokes dijalankan sesuai pedoman Prokes yang ada dalam SKB 4 Menteri,” tukasnya. (one/adv)
Social