Mojokerto-(satujurnal.com)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kota Mojokerto 2023 digelar pada 24-25 Maret 2022 di Sabha Mandala Madya kantor Pemerintah Kota Mojokerto. Menyusul rampungnya kegiatan serupa di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Musrenbang Kota ini diikuti unsur Forkopimda juga dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Anom Surahno, Perwakilan Bakorwil Bojonegoro serta beberapa Kepala Bappeda dari Kabupaten Mojokerto, Jombang dan Sidoarjo.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, tema RKPD tahun 2023 adalah memantapkan pembangunan Kota Mojokerto yang berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk ketahanan sosial yang tangguh.
" Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Disinilah diperlukan penajaman program pembangunan sekaligus memilih mana yang paling prioritas diantara seluruh prioritas, kemudian dirumuskan menjadi program kegiatan yang efektif dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh daerah kita Kota Mojokerto,” paparnya.
Ia juga menekankan bahwa tantangan pembangunan kedepan jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, sementara sumber daya pembangunan khususnya pembiayaan atau anggaran sangat terbatas.
“Ada 7 prioritas pembangunan di tahun 2023 yakni pembangunan infrastruktur untuk pemulihan dan daya saing ekonomi dan layanan dasar, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata,” paparnya.
Berikutnya, lanjut Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto yang karib disapa Ning Ita tersebut, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan produktif melalui optimalisasi pendidikan vokasi dan ketahanan sistem kesehatan primer dan penguatan stabilitas sosial dan politik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya gotong royong serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatoris. "Dan yang ketujuh adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana," katanya.(ank)
Social