Mojokerto-(satujurnal.com)
Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bakal dirasakan langsung masyarakat menjadi atensi khusus fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Mojokerto saat penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas draft APBD 2022 Perubahan dalam rapat paripurna, Senin (5/9/2022) sore.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ery PurwantI mengingatkan, dalam kondisi yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kota Mojokerto harus memberi perhatian dan bantuan kepada masyarakat sebagai akibat kenaikan harga BBM yang benar-benar akan memukul perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin.
"Kami mengusulkan alokasi anggaran bantuan sosial bagi masyarakat miskin guna menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Bila perlu dialokasikan juga untuk anggaran subsidi bagi barang kebutuhan pokok agar dapat dijangkau masyarakat miskin, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," cetus Ery Purwanti.
Secara tandas soal belanja bantuan sosial mengantisipasi kenaikan harga barang dan jasa juga ditekankan Fraksi Partai Demokrat (FPD). Melalui juru bicaranya, Deny Novianto fraksi partai berlambang mercy tersebut mendorong agar alokasi belanja bantuan sosial dilakukan hitung ulang guna mengantisipasi kenaikan barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan BBM. "Demikian pula dengan belanja barang dan jasa setiap OPD hendaknya di-review lagi apakah sudah mencukupi dengan adanya kenaikan BBM," katanya.
Fraksi ini juga menyarankan agar anggaran program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditambah untuk bantuan subsidi terhadap kenaikan barang kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mempertanyakan kesiapan Pemkot Mojokerto terkait data masyarakat di Kota Mojokerto yang terdampak kenaikan harga BBM.
"Bantuan langsung tunai BBM yang akan disalurkan pemerintah pusat dan sinergi pemerintah daerah seperti apa dalam penyiapan data masyarakat di Kota Mojokerto yang terdampak kenaikan harga BBM," lontar Moeljadi, juru bicara F-PAN.
Sedangkan fraksi gabungan, yakni Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan (F-GKP) melalui juru bicaranya Sugiyanto mengingatkan soal dampak kenaikan harga BBM yakni terjadinya kenaikan harga pada komoditi barang dan jasa yang akan memicu tingginya inflasi. Lebih jauh berdampak langsung pada beban hidup sehari-hari masyarakat.
"Salah satu upaya untuk membantu terhadap dampak tingginya inflasi sebagai akibat kenaikan BBM adalah dengan memberikan perhatian yang lebih pada bantuan sosial daripada bantuan hibah. Namun demikian pemberian bantuan sosial hendaknya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran," ujarnya.
Selain soal kenaikan harga BBM, sejumlah persoalan krusial menyangkut proyeksi keuangan yang termaktub dalam draft P-APBD 2022 yang digarisbawahi fraksi-fraksi yakni belanja daerah. Oleh fraksi-fraksi, mata anggaran ini hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk dapat menyehatkan, mencerdaskan, dan mensejahterakan masyarakat guna memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19. Disamping itu juga, pemanfaatan belanja daerah diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan daerah. (one/adv)
Social