Ini Temuan Komisi II DPRD Kota Mojokerto Saat Sidak Tiga Proyek - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Ini Temuan Komisi II DPRD Kota Mojokerto Saat Sidak Tiga Proyek


Mojokerto-(satujurnal.com)

Tiga mega proyek Kota Mojokerto, proyek jalan Empunala, Tugu Alun-alun dan Skywalk Mojopahit disidak Komisi II Dewan setempat, Rabu (2/11/2022).


Sidak ketiga proyek bernilai lebih dari Rp 100 miliar itu juga untuk menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPUPRPRKP dan DLH yang digelar sehari sebelumnya.

Proyek Jalan Empunala jadi sasaran pertama Komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan tersebut. 

"Untuk proyek peningkatan jalan Empunala sepertinya masih on the track. Kami minta untuk diselesaikan sesuai kontrak,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo.

Agus Wahjudi yang turun lapangan bersama anggota Komisi serta Sunarto, Ketua DPRD yang juga Koordinator Komisi II pun mewanti-wanti agar proyek AOBD senilai Rp 101,4 miliar yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digarap PT PP Presisi benar-benar memanfaatkan sisa waktu dari jatuh tempo 30 Desember. 

"Realisasinya sudah 76,035 persen," imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

Tatkala sidak proyek Tugu Alun-alun bercorak Majapahitan Dewan mempertanyakan ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil pekerjaan di bagian pilar tugu yang tidak ditutup batu bata merah khas Mojopahit. Apalagi diperoleh penjelasan biang  ketidaksesuaian proyek yang sempat mangkrak setahun silam itu muncul yakni anggaran.

”Karena tidak ada di penganggaran, lantai dan pilar-pilar kelihatannya tidak bisa diselesaikan 100 persen,” singgung Agus Wahjudi.

Sementara saat di tengah proyek Skywalk Mojopahit, Komisi II ragu jika proyek senilai Rp 7,9 miliar itu rampung akhir bulan ini, sesuai kontrak. 

”Meski sudah dijelaskan pada kami pekerjaan itu bisa selesai akhir November, tapi saya meragukan,” sergah Agus Wahjudi.

Ketua Dewan Sunarto menegaskan pihaknya tidak saja berharap agar seluruh proyek fisik yang didanai APBD 2022 kelar tahun ini juga. Sebab tahun lalu banyak kasus proyek yang terbengkalai.

"Kalau tahun ini terjadi lagi, maka segala pengajuan anggaran  pembangunan fisik tahun 2023 akan kita hambat, dan khusus alun-alun akan kita tolak kalau mangkrak lagi," ancamnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, jika sikap tegas tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara tim anggaran eksekutif dan badan anggaran Legislatif saat rapat anggaran beberapa waktu lalu.

"Kasihan Walikotanya kalau mangkrak lagi, karena di akhir masa jabatannya meninggalkan proyek yang belum tuntas. Makanya harapan kami jangan sampai terbengkalai lagi. Kami sudah tidak menerima alasan, karena kita sudah cukup memberi peluang," tegasnya. (one/adv)


Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional