Kunjungi Kota Mojokerto, Menteri PANRB Monev MPP Gajah Mada, Cek Program Penurunan Stunting dan Beri Arahan ASN - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Kunjungi Kota Mojokerto, Menteri PANRB Monev MPP Gajah Mada, Cek Program Penurunan Stunting dan Beri Arahan ASN


Mojokerto-(satujurnal.com)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi Kota Mojokerto, Senin (6/2/2023). 


Menteri Anas didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan publik di Mal MPP Gajah Mada, mengecek program penurunan stunting serta memberikan pengarahan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mojokerto. 

Di MPP Gajah Mada, Anas mengecek beragam layanan publik. "Kinerja Kota Mojokerto cukup impresif dalam beberapa tahun terakhir. Inovasinya juga terus tumbuh,” sebut Anas.

Ia juga mendorong agar MPP Gajah Mada bertransformasi untuk menyelenggarakan MPP Digital. 

“Kita ke depan sedang bikin MPP Digital, salah satu keunggulannya skema single-sign-on akan diterapkan pada semua lini pelayanan publik, di mana warga dapat mengakses sumber daya dalam semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Sehingga lebih simpel dalam mengakses beragam layanan yang jumlahnya sangat banyak dan bersifat heterogen di Tanah Air,” tuturnya.

Sementara tatkala mengecek program penurunan stunting di Kota Mojokerto, ia menekankan bahwa permasalahan stunting menjadi perhatian Presiden Jokowi. 

“Kami ditugasi Bapak Presiden untuk memperkuat tata kelola birokrasi penanganan stunting, termasuk dengan sentuhan digital. Itulah mengapa kini banyak daerah yang menerapkan skema digital dalam penanganan stunting, terutama untuk memonitor perkembangan anak,” ujarnya.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut lebih lanjut memaparkan , secara nasional, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, prevalensi stunting ditargetkan turun hingga 14 persen pada 2024; dari posisi 2022 sebesar 21,6 persen. Di Kota Mojokerto, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stuntin per 2022 sebesar 8,4 persen, di bawah rata-rata nasional 21,6 persen dan Provinsi Jatim 19,2 persen.

“Capaian ini harus terus ditingkatkan. Perkuat kolaborasi, termasuk Forkopimda harus mengeroyok program stunting dan kemiskinan bersama-sama,” tekan Anas.

Anas pun mengapresiasi program Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe stunting) hasil inovasi Pemkot Mojokerto. Melalui program ini warga bisa memanfaatkan sampah organik rumah tangga sebagai pakan maggot. Kemudian, hasil ternak maggot dijadikan pakan ikan yang dibudidayakan oleh warga. Lalu hasil panen budidaya ikan tersebut disalurkan kepada warga yang memiliki balita stunting untuk dikonsumsi.

“Artinya ini bukan hanya berdampak ke penanganan stunting, tapi juga meningkatkan kualitas manajemen sampah di kota,” ujarnya. 

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Mojokerto, mantan Bupati Banyuwangi tersebut juga berkesempatan memberikan pengarahan kepada aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Sabha Kridhatama, Pemkot Mojokerto.

Menteri Anas menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo, agar birokrasi dapat berdampak ke masyarakat dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. 

Ia berharap Pemerintah Kota Mojokerto bersama Forkopimda bersinergi agar bisa menjadi model dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah serta dapat menghadirkan digitalisasi pemerintahan, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik Digital.

Sementara itu, tentang keberadaan MPP Gajah Mada, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto mengatakan sudah berjalan 3 tahun namun baru secara resmi dilauncing pada tahun 2022.

Hingga saat ini MPP Gajah Mada memberikan 178 layanan dari 24 instansi atau lembaga pemberi layanan publik. Termasuk diantara adalah Telecenter Palapa yang menjadi sarana edukasi bagi warga Kota Mojokerto serta Unit Layanan Disabilitas yang memberikan kemudahan akses bagi yang membutuhkan.

“MPP berada di tengah kota sehingga layanan dalam satu atap ini sangat strategis,” terangnya.

MPP Gajah Mada, katanya lebih lanjut, siap bertransformasi menjadi MPP Digital. Mengingat nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Mojokerto terus meningkat dari 2,92 pada 2021 meninkat menjadi 3,32 di tahun 2022.

“Ke depan tentu kami berharap pelayanan publik di Kota Mojokerto terus kita tingkatkan dalam rangka memberi pelayanan publik yang terbaik bagi Kota Mojokerto,” pungkasnya. (ank/inf)


Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional