Mojokerto-(satujurnal.com)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Summary LKPJ Wali Kota Mojokerto Tahun 2022, Rabu (29/3/2023).
Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto yang memimpin rapat paripurna mengatakan, sesuai ketentuan, LKPJ Wali Kota disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. DPRD diberikan waktu satu bulan untuk melakukan pembahasan terkait LKPJ tersebut.
Itok, sapaan karib Sunarto menegaskan, LKPJ wali kota akan dibahas melalui pembahasan awal di tingkat Komisi sesuai dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Tahapan berikutnya, sesuai agenda kegiatan DPRD yang disusun Banmus, pembahasan LKPJ Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan masing-masing Komisi, membahas setiap program dan pencapaian yang telah dibukukan jajaran Pemkot," urai politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Sedangkan rapat gabungan Komisi untuk menyusun rekomendasi merupakan tahapan selanjutnya.
Dari beberapa tahapan pembahasan LKPJ, ujar Itok, akan menghasilkan rekomendasi yang dituangkan dalam keputusan DPRD yang disampaikan kembali melalui rapat paripurna.
"Atas raihan dan prestasi yang telah dicapai, Dewan akan memberikan apresiasi kepada walikota dan seluruh jajaran OPD. Di sisi lain, Dewan juga akan memberikan catatan kritis terhadap hal-hal yang masih belum tercapai dan masih adanya beberapa permasalahan yang ada di lapangan," cetus Itok.
Sementara, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam penyampaiannya menegaskan soal kinerja pengelolaan APBD. Pendapatan Daerah setelah Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 862 miliar lebih.
Terkait belanja, setelah Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 1,197 triliun lebih. “Realisasinya sebesar 88,87 persen,” terangnya.
Sedangkan dari sisi pembiayaan tahun 2022 terealisasi sebesar 99,99 persen.
Terkait capaian kinerja, Wali Kota menyebut ada sembilan indikator. Kesembilan indikator itu antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022. IPM yang ditargetkan sebesar 78.40 telah terealisasi sebesar 79.32 atau 101,17% dari target.
Sedangkan indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022, yang ditargetkan sebesar 3,64 persen terealisasi sebesar 5,56 persen. Dibandingkan dengan target di 2023 yang sebesar 4,5-5,0 persen maka pada tahun 2022 sudah tercapai 111,2 % atau melampaui target.
Kemudian, indikator Indeks Gini di tahun 2022 telah terealisasi sebesar 0,381. Angka tersebut lebih besar dari target, yakni 0,350.
Demikian juga dengan Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Di tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,5 poin, berhasil mencapai 100 poin atau tercapai 105,82 persen. Jika dibanding dengan target 2023, angka tersebut telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 105,26 persen.
Berikutnya, target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 yaitu kategori BB atau nilai 70-80, namun capaiannya hanya kategori B nilai 67,87. Artinya, target tidak tercapai.
Lalu Indeks Infrastruktur memiliki target 86,06 berhasil terealisasi sebesar 88,02 melebihi target.
Sedang Indeks Kesalehan Sosial, mencapai poin 91,96 melebihi yang ditargetkan, yaitu 76,25.
"Indeks Pembangunan Gender realisasinya mencapai 93,63 persen dari target sebesar 93,30 persen," terang Walikota.
Terakhir, Kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan sebesar Rp 386 miliar, realisasinya mencapai Rp 497 miliar.
"Dari total 9 indikator tersebut, 7 diantaranya telah terlampaui targetnya, sementara dua indikator lainnya, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Gini, belum mencapai targetnya," tutup Walikota.(one/ADV)
Social