Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto menelurkan enambelas butir rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Mojokerto Tahun 2022 yang termaktub dalam SK DPRD Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2023.
Rekomendasi atas LKPJ yang merupakan progress report kinerja Pemkot Mojokerto kurun setahun itu disampaikan Dewan kepada Wali Kota Ika Puspitasari dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (5/4/2023).
Dari enambelas butir rekomendasi yang dibacakan juru bicara gabungan Komisi, Febriana Meldyawati, bidang pengawasan internal pemerintah daerah, bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah dan hukum menjadi ulasan paling awal dalam rekomendasi dari Nota Penjelasan dan Summary LKPJ Wali Kota Mojokerto Tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto yang diserahkan Wali Kota dalam rapat paripurna, Rabu 29 Maret 2023.
Dalam butir ini, Dewan menekankan perlunya identifikasi faktor internal dan eksternal untuk meningkatkan sumber pembiayaan.
Selain itu, digarisbawahi soal penyampaian ke publik secara transparan soal penyerahan program kegiatan yang digali dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Dalam butir pertama ini ditekankan pula pentingnya kerjasama antar Lembaga/OPD (cross cutting) agar lebih terkoordinir dan terkomunikasikan dengan baik sehingga sinergitas kelembagaan menjadi kuat dan kompak.
Kemudian di bidang pendidikan, Dewan memberi koreksi atas program NING ITA DI SEKOLAH. Program ini diminta untuk dikelola lebih baik lagi.
Di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata direkomendasikan agar dalam konsepsi Kawasan Wisata Bahari di sepanjang jalur sungai Ngothok yang sudah masuk dalam agenda Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Walikota memberikan perhatian dan memiliki strategi yang cermat dalam mewujudkannya.
Sedangkan di bidang Kesehatan, terhadap turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 dibanding tahun 2021 akibat turunnya pendapatan BLUD, Dewan merekomendasikan agar dilakukan pendalaman biang merosotnya salah satu sumber pendapatan daerah tersebut sekaligus melakukan perumusan ulang strategi peningkatan pendapatan BULD.
Koreksi tajam terhadap hasil proyek insfrastruktur yang tertuang dalam rekomendasi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman menjadi butir berikutnya. Dewan meminta agar penguatan perencanaan lebih dipertegas dengan mengedepankan outcome.
“Pembangunan infrastruktur di Kota Mojokerto yang cukup masif patut menjadi kebanggaan kita semua. Namun demikian ada hal-hal yang perlu dibenahi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan obyek fisik tersebut,” kata Melda, sapaan Febriana Meldyawati.
Dewan, katanya lebih lanjut, mencatat beberapa hal pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan serius. Beberapa proyek dinilai belum dapat memberikan asas manfaat dengan baik kepada masyarakat.
“Dan untuk bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan melakukan sosialisasi terkait kajian risiko bencana di Kota Mojokerto,” sebut politisi PDI Perjuangan tersebut
Sedangkan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dewan merekomendasikan agar data penerima program bantuan sosial, hibah dan jaring pengaman sosial lainnya hendaknya dipublikasikan secara terbuka dan online.
Sejumlah catatan strategis dan rekomendasi di bidang perizinan dan ketenagakerjaan serta penanaman modal , ketahanan pangan dan pertanian, lingkungan hidup, koperasi dan UMKM serta bidang perhubungan menjadi butir-butir berikutnya.
Sedangkan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta peningkatan PAD menjadi bidang yang paling tajam diulas dalam rekomendasi. Ada belasan poin yang diulas. Dari pentingnya evaluasi sumber-sumber potensi PAD, diantaranya melalui peninjauan pajak daerah, udit dan iventarisasi asset daerah n hingga penyesuaian tarif retribusi daerah, tarif PBB, dan lainnya.
“Penguatan local taxing power, sebagaimana amanat undang-undang perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan PAD Kota Mojokerto,” tandas Melda.
Di bidang Ekonomi, Dewan menekankan dua hal yang perlu menjadi prioritas Pemkot Mojokerto agar dapat disikapi secara tegas. Yakni kondisi Perumdam Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto yang cukup memprihatinkan hingga perlu perhatian serius untuk dilakukan revitalisasi dan pembenahan. Kemudian, perlunya sikap tegas Pemkot Mojokerto terkait keberlanjutan BPRS Maja Artha Kota Mojokerto.
“Lembaga keuangan yang dimiliki Pemerintah kota Mojokerto tersebut sampai saat ini sedang sakit dan belum bisa menunjukkan kinerja yang seperti diharapkan, bahkan cenderung dapat membebani APBD, oleh sebab itu kami memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar segera diambil sikap dan kebijakan yang tegas terhadap keberadaan BPRS Mojo Artho sehingga tidak mengambang seperti saat ini,” katanya.
Sedangkan bidang kepegawaian dan reformasi birokrasi serta bidang kependudukan dan pencacatan sipil menjadi dua bidang terakhir dari enambelas butir rekomendasi. (one/ADV)
Social