Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menghadiri rapat paripurna penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2022, Rabu (5/4/2023).
Terdapat 16 poin yang termaktub dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mojokerto Tahun 2022.
Dari belasan poin krusial dalam rekomendasi legislative itu, bidang bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta peningkatan PAD paling tajam ditelaah Dewan.
Wali Kota menyatakan rekomendasi LKPJ TA 2022 yang termaktub dalam SK DPRD Nomor 8 Tahun 2023 yang dibacakan juru bicara gabungan Komisi DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati dapat dijadikan masukan dan inspirasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mojokerto ke depan. Utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto,” kata Wali Kota dalam sambutannya.
“Atas rekomendasi tersebut akan kami tindaklanjuti, pertama, sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Kedua, sebagai bahan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dan ketiga, sebagai bahan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.
Seperti diberitakan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan Nota Penjelasan dan Summary LKPJ Wali Kota Mojokerto Tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (29/3/2023).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menegaskan soal kinerja pengelolaan APBD. Pendapatan Daerah setelah Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 862 miliar lebih.
Terkait belanja, setelah Perubahan APBD 2022 sebesar Rp 1,197 triliun lebih. “Realisasinya sebesar 88,87 persen,” terangnya.
Sedangkan dari sisi pembiayaan tahun 2022 terealisasi sebesar 99,99 persen.
Terkait capaian kinerja, Wali Kota menyebut ada sembilan indikator. Kesembilan indikator itu antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022. IPM yang ditargetkan sebesar 78.40 telah terealisasi sebesar 79.32 atau 101,17% dari target.
Sedangkan indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022, yang ditargetkan sebesar 3,64 persen terealisasi sebesar 5,56 persen. Dibandingkan dengan target di 2023 yang sebesar 4,5-5,0 persen maka pada tahun 2022 sudah tercapai 111,2 % atau melampaui target.
Kemudian, indikator Indeks Gini di tahun 2022 telah terealisasi sebesar 0,381. Angka tersebut lebih besar dari target, yakni 0,350.
Demikian juga dengan Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Di tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,5 poin, berhasil mencapai 100 poin atau tercapai 105,82 persen. Jika dibanding dengan target 2023, angka tersebut telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 105,26 persen.
Berikutnya, target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 yaitu kategori BB atau nilai 70-80, namun capaiannya hanya kategori B nilai 67,87. Artinya, target tidak tercapai.
Lalu Indeks Infrastruktur memiliki target 86,06 berhasil terealisasi sebesar 88,02 melebihi target.Sedang Indeks Kesalehan Sosial, mencapai poin 91,96 melebihi yang ditargetkan, yaitu 76,25.
"Indeks Pembangunan Gender realisasinya mencapai 93,63 persen dari target sebesar 93,30 persen," terang Walikota.
Terakhir, Kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan sebesar Rp 386 miliar, realisasinya mencapai Rp 497 miliar.
"Dari total 9 indikator tersebut, 7 diantaranya telah terlampaui targetnya, sementara dua indikator lainnya, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Gini, belum mencapai targetnya," tutup Walikota.(ank/one)
Social