Mojokerto-(satujurnal.com)
Sidak kantor pelayanan publik dan rumah sakit menjadi agenda pertama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pasca libur lebaran, Rabu (26/4/2023).
Tiga tempat yang menjadi sasaran sidak orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto yang biasa disapa Ning Ita tersebut, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dan RSUD dr Wahidin Sudirohusodo.
"Saya ingin melihat secara langsung bagaimana di masing-masing instansi khususnya yang memberikan pelayanan publik. Jadi hari pertama sudah harus full, Jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang terkendala akan pelayanan kita," kata Wali Kota Ika Puspitasari.
"Saya memberikan apresiasi kepada semua jajaran ASN khususnya pelayanan publik tetap berjalan baik, dengan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah terbangun dengan baik. Dari hasil sidak tadi, seluruh ASN masuk semua," imbuhnya.
Disebut Ning Ita, sapaan Wali Kota Ika Puspitasari, di MPP Gajah Mada tersedia 178 jenis layanan dari 24 instansi yang siap memberikan layanan full time. Selain itu ada juga conter layanan publik dari beberapa instansi vertikal.
Ujar Ning Ita, semua pelayanan milik Pemerintah Kota Mojokerto sudah dapat diakses oleh warga mulai hari ini di MPP Gajah Mada, kendati ada beberapa counter pelayanan dari instansi vertikal masih tutup.
"Masih banyak instansi vertikal yang belum buka secara maksimal sehingga ini mungkin menjadi bahan bagi saya untuk melakukan koordinasi dengan instansi - instansi vertikal tersebut agar bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal, terpusat di satu tempat yaitu MPP Gajah Mada sesuai dengan amanat dari MenPAN-RB," tutur wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto tersebut.
Ning Ita juga menyampaikan rencana pemindahan semua jenis pelayanan pajak daerah yang dipegang BPKPD dipindahkan ke MPP Gajah Mada. Hal itu semata untuk lebih mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
"Saya akan melakukan peralihan pelayanan pajak yang semula terbagi 2 di MPP Gajah Mada dan di kantor BPKPD akan kami pusatkan semuanya di MPP Gajah Mada karena di BPKPD terkendala dengan ketersediaan lahan parkir yang harus berhimpitan dengan kebutuhan parkir bagi ASN yang berdinas di BPKPD. Berbeda dengan lahan parkir di MPP Gajah Mada yang sangat representatif," terangnya.
Selain penyediaan tempat pelayanan publik yang representatif, Ning Ita juga berencana untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi menjadi satu, seperti halnya layanan kesehatan di RSUD dr Wahidin Sudirohusodo
"Kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari Menteri Pan RB bahwa seluruh daerah termasuk Kementerian semuanya di arahkan untuk mengefektifkan aplikasi layanan menjadi satu dashboard," ungkapnya.
Jadi jika berbicara tentang kesehatan, lanjut Ning Ita, maka cukup ada satu aplikasi saja, di mana ini diintegrasikan dengan seluruh pemberi layanan termasuk instansi instansi yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya BPJS, makanya harus terintegrasi dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.
“Kami berharap sesuai komitmen awal ini bisa dilanjutkan kalaupun ada kendala ini bisa kita komunikasikan apa yang menjadi kendala sehingga kita carikan solusi bersama-sama,” pungkasnya. (one/inf*)
Social