Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menargetkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menjadi A di tahun 2023 ini. Prestasi itu bisa diwujudkan jika seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menguatkan komitmen menerapkan SAKIP secara lebih baik dan maksimal.
"Sudah 8 tahun berturut-turut nilai SAKIP kita tidak mengalami progres, stagnant dengan nilai B, padahal kita memiliki target A di tahun 2023 ini. Maka perlu dikuatkan kembali komitmen seluruh kepala OPD wajib memahami bagaimana menerapkan SAKIP di OPD nya masing-masing, tidak hanya di serahkan kepada jajarannya," kata wali kota dalam rangkaian kegiatan ‘Asistensi SAKIP serta Asistensi Revisi Pohon Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Mojokerto, di Ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, Jum’at (19/5/2023).
"Tolong forum ini dimanfaatkan dengan benar, mari kita belajar bersama-sama, semoga dengan kehadiran Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB pada hari ini dapat meningkatkan komitmen seluruh jajaran yang ada di Pemkot Mojokerto," ujarnya.
Ditegaskan, asistensi jadi langkah pihaknya mempersiapkan pelaksanaan penilaian RB dan SAKIP yang dilaksanakan setiap tahun oleh KemenPAN RB.
“Dengan adanya asistensi dalam bentuk pendampingan, kita harapkan kinerja dan akuntabilitas seluruh OPD lebih bagus dan akuntabel,” imbuhnya.
Menurut Ning Ita, sapaan karib Wali Kota Ika Puspitasari, SAKIP yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
"Harus difahami SAKIP ini mengukur sejatinya sejauh mana pemerintah daerah merumuskan kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Untuk memahami hal tersebut harus memiliki pemahaman yang sama bagaimana menerapkan SAKIP dalam OPD masing," cetusnya.
Lebih jauh dikatakan Ning Ita, SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis, tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggunjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.
Ning Ita pun menekankan agar seluruh OPD di lingkup Pemkot Mojokerto dapat berkolaborasi dan bersinergi melalui program antar perangkat daerah (cross cutting program).
“Kolaborasi dan sinergi dari tiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi elemen penting dalam meningkatkan nilai SAKIP,” imbuhnya.
Menurutnya, melalui program cross cutting, kegiatan pembangunan dapat berjalan secara paralel sehingga memudahkan untuk menetapkan langkah-langkah kedepannya.
Selain kepala OPD, ia berharap agar Tim Evaluator SAKIP di internal Pemkot Mojokerto sebagai penilai memiliki kesamaan persepsi terkait SAKIP. (one/adv)
Social