Mojokerto-(satujurnal.com)
Rencana Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Propinsi Jawa Timur meratakan lapak dan bangunan pedagang kaki lima (PKL) di bantaran sungai Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto mendapat tentangan keras.
Puluhan PKL yang mengaku sudah bertahun-tahun berniaga di lokasi itu menolak penggusuran bukan tanpa sebab. Mereka menolak karena mempertahankan tempat berdagang demi menyambung hidup.
Samsul, salah satu PKL mengaku terpukul dengan rencana DPU SDA Jatim itu. Dia mengatakan, ancaman pembongkaran atau penggusuran menyakiti batin dan pikiran para pedagang yang bermodal kecil.
“Apapun, atas nama surat peringatan (SP) atau surat teguran pembongkaran paksa sesungguhnya bentuk nyata ketidakadilan karena terjadi perampasan hak hidup mendasar para pedagang,” kata Samsul kepada sejumlah awak media, Senin (5/6/2023).
Ujar Samsul, kondisi ekonomi pedagang yang berniaga di bantaran sungai Modongan belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi Covid-19. Jika terjadi pembongkaran lapak dan bangunan PKL, para pedagang kecil ini kian terpuruk. “Apalagi pemerintah daerah tidak memberikan solusi,” lontarnya.
Ia berharap, rencana pembongkaran itu diurungkan. Lantaran lapak dan bangunan pedagang itu tidak berdiri di atas sungai. “Dan kalau hanya untuk dilewati alat berat, masih banyak akses jalan yakni di sebelah utara juga bisa, tanpa harus membongkar bangunan yang sejauh ini sebagai mata pencaharian puluhan warga,” ucapnya.
Sementara itu, Mujiono SH, advokat dari kantor pengacara Firma Hammurabi & Friends Mojokerto yang mendampingi 42 PKL Modongan menyayangkan rencana pembongkaran.
“Selayaknya ada sosialisasi dari DPU SDA Jatim soal normalisasi. Tapi yang dimunculkan SP (surat peringatan) sampai dua kali," ucapnya.
Maka potensi benturan bisa saja terjadi jika DPU SDA Jatim tetap melakukan pembongkaran. Padahal PKL Modongan sejatinya siap kalau ditata ulang.
“Penggusuran tanpa relokasi yang layak tentu saja menjadi beban berat bagi para PKL,” katanya.
Memang ada tawaran, lanjut Ujeck, ada lahan kosong dekat Pasar Sasap Desa Modongan. Tapi pedagang itu diminta bangun sendiri dan tanahnya juga harus sewa per tahun.
“Kalau ini lapak pedagang diratakan. Lalu pedagang disuruh membangun sendiri, uang dari mana, umumnya relokasi itu disiapkan lahan plus lapak untuk jualan, ini kan enggak,” tandasnya.
Muncul kekhawatiran dari PKL, ujar Ujek, jika rencana pembongkaran lapak mereka terkait proyek dari Pemdes maupun Pemkab. “Bangunan diratakan, sungai di normalisasi terus dibangun lagi kemudian disewakan," ucapnya.
Dukungan moral atas sikap PKL, lanjut ia, muncul dari organisasi kemahasiswaan setempat.
“Insya allah hari Rabu lusa organisasi kemahasiswaan akan mendirikan posko untuk memberi pendampingan kepada para pedagang di Modongan,” terang Ujeck. (one)
Social