Menuju Pemilu Serentak 2024, Sunarto Imbau ASN Jaga Netralitas - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Menuju Pemilu Serentak 2024, Sunarto Imbau ASN Jaga Netralitas


Mojokerto-(satujurnal.com)

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Mojokerto agar menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nanti. 


"Netralitas artinya bahwa ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepentingan politik siapapun. Tidak terlibat politik praktis, bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik " katanya, Jum’at (16/6/2023).

Dalam pandangan politisi PDI Perjuangan Kota Mojokerto tersebut, sikap netral ASN itu perlu terus dijaga sebagai bagian merawat iklim yang kondusif dalam mendukung pembangunan daerah. 

Ditekankan, agar para ASN khususnya di Pemerintah Kota Mojokerto bisa ikut menciptakan suasana pemilu yang jujur dan adil. 

"Agar tercipta pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, maka segala hal yang bisa menjadi pelanggaran pada pesta demokrasi itu harus bisa ditekan dan dihindari,"  ingatnya.

ASN, ujarnya, harus pula menjauhi tindakan-tindakan seperti menggalang dan memberi dukungan pada partai politik atau  calon peserta pemilu baik lewat kampanye langsung maupun media sosial.

Pucuk pimpinan lembaga legislatif Kota Mojokerto yang karib disapa Itok tersebut  menekankan soal netralitas ASN yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  ASN memiliki hak pilih dalam pemilu, namun ASN dilarang ikut berpolitik maupun  terlibat aktif mendukung pasangan calon peserta pemilu. 

“Kalau punya dukungan dan beda pilihan itu sah-sah saja, tapi jangan sampai terjun berpolitik praktis,” ingatnya.

Sebagai warga negara, ASN memiliki hak politik, tetapi hanya memiliki hak pilih.

“Seorang ASN punya hak dipilih apabila ia mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari status sebagai ASN,” imbuhnya.

Menurut politisi yang karib disapa Itok tersebut, salah satu masalah krusial pada penyelenggaraan pemilu ialah netralitas birokrasi dan ASN. 

"Atas hal itu mengapa kemudian Pemerintah membuat ragam regulasi untuk membatasi hubungan ASN dengan kegiatan politik praktis. Ini tak lain untuk  memperkuat eksistensi dari netralitas," ungkapnya. 

Itok juga meminta agar masyarakat sama-sama menjaga kondusifitas dalam menghadapi pemilu serentak 2024 nanti,  dengan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan keharmonisan. 

Himbauan serupa dicetuskan politisi PDI Perjuangan Kota Mojokerto tersebut dalam Forum Sinergitas Forkopimda dengan para pimpinan OPD Pemkot Mojokerto di Grand Whizt Hotel, Trawas, Kabupaten Mojokerto, 29 Mei lalu. 

“ASN tidak boleh ikut politik praktis, saya mengingatkan terutama untuk para lurah, ini harus hati-hati. Harapan saya pemilu 2024 akan berjalan dengan kondusif, utamanya di Kota Mojokerto,” cetus Itok. (one/ADV)


Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional