Mojokerto-(satujurnal.com)
Tiga dari empat rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Mojokerto belum mendapat lampu hijau dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ketiga raperda usulan eksekutif itu masih di meja Biro Hukum Pemprov Jatim. Yakni Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
Febriananda Tejo Pratiwi, Plt Kepala Bagian Hukum Setdakot Mojokerto mengatakan, sejak dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Jawa Timur bulan lalu, atas ketiga raperda itu sejauh ini belum ada tanggapan.
"Masih menunggu hasil fasilitasi dari Pemprov Jatim," kata Febriananda, Selasa (29/8/2023).
Kondisi itu berbeda dengan satu raperda yang bareng-bareng disorong ke Pemprov Jatim, yakni Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah mendapat fasilitasi hingga digulirkan sebagai produk hukum daerah.
Febriananda pun belum dapat memastikan kapan ketiga raperda itu akan dibahas di rapat paripurna Dewan untuk disahkan.
Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan penjelasan atas 4 rancangan peraturan daerah (raperda) usulan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Senin, 17 Juli 2023.
Masing-masing raperda yang disorong ke legislatif itu ujar wali kota berdasar pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.
Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berisi 17 bab dan 69 pasal salah satu tujuannya yakni melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik sertamemberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air limbah domestik.
"Sedangkan raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan digulirksn bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya daerah. Dan mewujudkan keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi," terang Wali Kota Ika Puspitasari bertalian dengan tujuan raperda dengan 7 bab dan 27 pasal tersebut.
Sementara Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.
Yang diubah dalam raperda ini, nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dirubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST). Kemudian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dirubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Sedangkan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lanjut wali kota, disusun dengan 13 bab dan 113 pasal. Ruang lingkup raperda ini mengatur 10 ketentuan, dari pajak daerah, retribusi daerah, peninjauan tarif retribusi, pemungutan pajak dan retribusi hingga penyidikan dan ketentuan pidana. (one)
Social