Mojokerto-(satujurnal.com)
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Mojokerto agar menjaga netralitas selama tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024. Sanksi tegas menghadang ASN yang melanggar netralitas.
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto M Ali Kuncoro menegaskan hal itu saat memimpin apel Deklarasi Netralitas (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Gedung Olahraga (GOR) dan Seni Mojopahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Rabu (13/12/2023).
"Sebagai pemberi pelayanan publik, ASN harus bersikap netral, tidak tendensius memihak pada salah satu calon ataupun pasangan dalam Pemilu 2024 mendatang," cerus Ali.
Dalam apel yang diikuti sekitar 1000 ASN tersebut, Ali Kuncoro menegaskan, sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang tidak netral diatur dalam UU ASN Nomor 20 Tahun o 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Ketika ASN netral, Insyallah penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung secara jujur, adil, demokratis, dan kita berharap Pemilu nanti bisa berlangsung dengan baik, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun lebih-lebih dari ASN sendiri," ungkap Ali Kuncoro.
Saya minta, ujar Ali Kuncoro lebih lanjut, seluruh ASN Kota Mojokerto bisa menjadi sebuah agen di masyarakat untuk membawa Pilkada kali ini lebih bagus, lebih baik dari Pilkada-Pilkada sebelumnya.
"Dan kita harapkan partisipasi dari masyarakat juga akan naik dengan cukup baik sehingga pemimpin yang dilahirkan adalah pemimpin yang legitimate," katanya.
Selain pembacaan deklarasi netralitas ASN, dalam apel ini juga dilakukan penandatangan pakta integritas oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Turut hadir dalam Apel, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto; Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja; Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo; Komisioner Bawaslu, Ilham Bagus; serta perwakilan Forkopimda Kota Mojokerto. (ank/inf*)
Social